Review Jurnal Hukum Perjanjian

ANALISIS TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA
PERKARA NO: 10/KPPU-L/2009 MENGENAI PENETAPAN KOMISI
DAN PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999

Penulis     :     Ajeng Chita Sekarsari

Sumber    :     http://www.kppu.go.id

ABSTRAK

    Jurnal ini membahas tentang analisis terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada perkara No: 10/KKPU-L/2009 mengenai penetapan komisi dan perjanjian yang dilarang dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999. Pilihan tema ini dilatar belakangi karenamelihat kenyataan mengenai praktik persaingan tidak sehat masih sering terjadi dalam proses persaingan usaha.

 

I. PENDAHULUAN

     Negara indonesia sedang dalam proses untuk menjadi negara yang berkembang. Untuk masyarakatnya pemerintah melakukan perkembangan dalam bidang ekonomi dan keuangannya, karena itu di negara indonesia perdagangan merupakan salah satu mata pencaharian yang sangat menjanjikan. Dimana selain masyarakat pendukung dari proses perdagangan juga relatif banyak, perdagangan sendiri merupakan mata pencaharian yang dapayt menjanjikan kemakmuran tingkat tinggi oleh para pelaku usahanya.

Di samping itu sejak negara indonesia ini menglami krisis moneter yang berpuncak pada tahun 1998 membuat masyarakat indonesia mencari alternatif lain untuk menjaga kestabilan finansialnya. Adanya kegiatan perdagangan dapat diindikasikan bergeraknya roda perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Mengingat kata pepatah dimana ada gula pasti ada semut sehingga dalam merebutkan gula tersebut sesama semut pasti melakukan kompetisi agar mendapatkan gula yang banyak dibandingkan yang lain. Dsini jelas yang menjadi masalah adalah persaingan yang tidak sehat dimana dalam persaingan ini terjadi banyakpenyimpangan dimana penyimpangan tersebut menyebabkan salah satu pihak pasti ada yang dirugikan.

Macam-macam bentuk dari kecurangan dalam melakukan usaha dagang sebagai contoh monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persengkokolan, perjanjian yang dilarang dan lain-lain. Hal itu terbukti dari salah satu informasi dari media elektronik yang melakukan wawancara dan mendapatkan informasi sebagai berikut “Komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU) mengatakan, praktik persaingan tidak sehat masih berlangsung. Hal tersebut menjadi tantangan bagi KPPU !

Persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan suatu pihak rugi dan dapt merusak kelancaran dari majunya perekonomian lokal maupun dunia. Hukum persaingan usaha di indonesia pada dasarnya termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi, dimana dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi kita mengacu pada aturan pasal 33 undang-undang dasar 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Banyak aspek yang sebenarnya terjadi dalam persaingan dagang tetapi agar lebih khususnya dalam tulisan ini akan membahas tentang sebuah putusan dari KKPU yang menangani kasus persaingan usaha yaitu tentang kasus dari Asosiasi Agen Ticketing (ASATIN). Meninjau dari putusan KPPU dengan perkara nomor : 10/KPPU-L/2009 dari kasus yang akan diteliti awalnya disini terjadi sebuah penyimpangan atau kecurangan dalam proses melakukan tindak usaha.

Apabila terbukti bahwa pelaku usaha melakukan kecurangan dalam persaingan usaha yaitu melakukan kegiatan yang dilarang yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka sanksi yang akan didapatkan bisa berupa tindakan administratif.

 

II. PEMBAHASAN

1. Analisi persaingan usaha tidak sehat pada perkara No : 10/KPPU/2009

Seperti yang telah disebutkan pada pendahuluan mengenai identitas para terlapor, bahwa pasar bersangkutan (relevant market) dalam perkara ini adalah jasa penjualan tiket pesawat melalui agen tiket / agen perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat. Berdirinya ASATIN disebabkan karena ketidakpuasan para agen penjual tiket serta tidak berfungsinya ASITA dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam permasalahan penjualan tiket yang ada.

ASATIN juga digunakan sebagai wadah oleh para anggotanya untuk saling berbagi pengalaman dan informasi serta mencari solusi untuk setiap masalah yang dihadapi. Adapun informasi dan permasalahan yang di bahas dalam ASATIN diantaranya :

  1. Penentuan besaran komisi yang diberikan agen kepada sub agen atau pihak lain yang disetarakan dengan sub agen ;
  2. Keberadaan sub agen yang suka menunda pembayaran atau berhutang ;
  3. Staf-staf agen tiket pesawat yang memiliki kinerja buruk dan suka berpindah-pindah tempat kerja ;
  4. Dan memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia melalui bentuk pelatihan.

Dari fakta-fakta yang telah diperoleh Tim Pemeriksa selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti kuat terjadinga pelanggaran Pasal 5 Undang –undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel komisi dari agen kepada Sub Agen. Hal ini tidak sesuai karena pada pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai penetapan harga. Apa yang telah disebutkan dalam fakta-fakta pada posisi kasus dan putusan kasus diatas menyatakan bahwa adanya point yang menyatakan ASAtin diduga kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara kesepakatan besaran komisi dari agen kepada sub agen adalah tidak benar. Bahwa pendirian ASATIN semata-mata untuk kegiatan sosial sehingga tidak ada orientasi pada bisnis.

Sedangkan pada anggota ASATIN yaitu terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII merupakan para agen tiket yang melakukan perjanjian dalam hal usaha dan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dalam pasar bersangkutan, maka dapat dikategorikan melakukan perjanjian yang dilarang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2.Tindakan anti persaingan usaha tidak sehat dalam putusan

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pemeriksaaan lanjutan, tanggapan atau pembelaan para terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lannya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat tentang para terlapor yang dimana Terlapor I atau Asosiasi Agen Ticketing atau disingkat ASATIN adalah tempat perkumpulan dari para pelaku usaha yaitu agen tiket pesawat. Konstruksi hukumnya jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara agen dengan sub agen adalah perjanjian keagenan walaupun tidak terjadi perjanjian secara tertulis dan yang terjadi adalah adanya kesepakatan berupa “gentlement agreement” namun dalam prakteknya para sub agen menjalankan fungsinya sebagai perantara/makelar untuk menjualkan tiket dengan mendapatkan imbalan berupa komisi sebesar 2-3% yang diambilkam dari basic fare, hal tersebut tidak mempengaruhi harga penjualan tiket ke konsumen.

 

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV tentang analisis putusan KPPU nomor : 10/KPPU-L/2009 mengenai perjanjian penetapan harga sesuai pasal 5 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa ASATIN diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara kesepakatan besaran komisi dari agen kepada Sub Agen adalah tidak benar.

2. Dalam mengkualifikasi pelanggaran hukum pada perkara no : 10KPPU-L/2009 adalah faktanya ASATIN tidak melakukan perjanjian penetapan harga dan juga tidak terbukti melakukan kartel.

Saran

1. Pada kasus ini bahwa para terlapo diduga melanggar pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara kesepakatan besaran komisi dari agen kepada Sub Agen adalah tidak benar.

2. Seharusnya pihak Tim Pemeriksa Lanjutan lebih jeli lagi dalam menangani kasus-kasus sehingga tidak mengalami kesalahan yang sama dalam mengkualifikasi kasus pada kasus-kasus selanjutnya.

3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perkara no : 10KPPU-L/2009 seharusnya gugatan dimasukkan dalam berkas putusan perkara sebelum duduk perkara.

 

Tugas Kelompok ( 2EB16 ) :

– M. Rezky Pratama ( 24212332 )

– Ade A. K ( 20212118 )

– Utomo ( 27212534 )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s